Get Adobe Flash player

Caleg Partai Golkar di pilih Melalui survei

Share

Jakarta - Partai Golkar telah merampungkan penyusunan daftar caleg sementara (DCS) yang rencananya akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (20/4).

Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham kepada wartawan, di Jakarta, kemarin, menjelaskan, DCS Partai Golkar yang sudah dirampungkan itu sebanyak 560 caleg. Komposisi yang telah disusun untuk keterwakilan perempuan melebihi 35 persen dan pemuda hampir 40 persen. "Golkar sesuai dengan aturan yang ada, mengajukan 100 persen jumlah caleg, yakni 560 caleg dalam DCS," kata Idrus.

Dia menyampaikan proses seleksi dan penjaringan di Partai Golkar telah dimulai sejak Februari 2013. Idrus Marham menyampaikan sesuai moto Partai Golkar, yakni "suara Golkar suara rakyat". Maka untuk penca-legan juga mempertimbangkan suara rakyat berdasarkan survei di daerah pemilihan.

Selain itu, Partai Golkar juga mementingkan kualitas caleg karena DPR adalah lembaga yang paling disorot produktivitas dan kinerjanya. "Modalnya kompetensi, bukan popularitas, sehingga yang dikedepankan kredibilitas dan kemampuannya," katanya.

Terkait dengan biaya, Idrus Marham menegaskan, Partai Golkar tidak menarik dana dari caleg. Hal ini juga dilakukan untuk kader Golkar yang akan maju dalam pilkada. "Partai Golkar sejak awal pilkada sudah mengambil kebijakan tidak ada biaya dari kader-kader yang mau maju. Demikian pula untuk caleg," katanya.

Idrus Marham menargetkan pada Pemilu 2014 nanti Golkar akan memperoleh suara 35 persen nasional atau dengan perolehan kursi parlemen sebanyak 198 kursi.

Dengan perolehan itu, Idrus mengatakan bahwa jika aturan pencalonan capres tidak berubah, maka Partai Golkar akan mampu mengajukan calon presiden sendiri.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kelonggaran kepada partai politik terkait aturan penggantian calon anggota legislatif (caleg). Dalam hal ini, partai politik memiliki kesempatan untuk mengganti caleg hanya pada masa perbaikan daftar caleg sementara (DCS).

Anggota KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, perubahan terhadap nama caleg dapat dilakukan sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap (DCT).

Sebagaimana diketahui, masa perbaikan DCS berlangsung pada 9-22 Mei 2013. "Masih ada ruang bagi partai politik yang ingin mengganti calegnya sebelum ditetapkan menjadi DCT," katanya di Jakarta, Kamis (18/4).

Hadar menambahkan, dalam penggantian tersebut, partai politik juga memiliki kesempatan untuk melengkapi persyaratan dari bakal caleg yang sebelumnya ternyata belum memenuhi seluruh persyaratan.

Yang terpenting, menurut Hadar, penggantian itu dapat dilakukan dengan sejumlah syarat, yakni jika caleg yang telah diajukan meninggal dunia. Selain itu, apabila terdapat caleg yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Perubahan atau penggantian itu juga bisa dilakukan jika ada masukan dari masyarakat yang membuat caleg yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan," ujarnya.

Hadar mengatakan, persyaratan untuk penggantian itu juga dapat dilakukan jika caleg yang akan diganti itu mengundurkan diri sehingga membuat adanya perubahan dalam komposisi, misalnya menyangkut aturan 30 persen keterwakilan perempuan.

Selain menyangkut aturan penggantian caleg, KPU juga melakukan perbaikan terhadap ketentuan larangan calon kepala daerah yang maju pada Pemilu 2014. Dalam hal ini, calon yang bersangkutan tetap dapat mendaftarkan diri sebagai caleg pada pemilu legislatif mendatang.

"Jika dalam aturan sebelumnya terdapat pembatasan terhadap pasangan calon yang tidak boleh mendaftar dalam pencalonan, ini diubah," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya KPU juga telah melakukan perubahan maupun penghapusan terhadap sejumlah Peraturan KPU (PKPU). Salah satunya penghapusan PKPU mengenai aturan kampanye di media, yakni Pasal 46 PKPU Nomor 1 Tahun 2013.

Secara terpisah Partai Gerindra sedang memfinalisasi seleksi bakal caleg berkualitas untuk diajukan menjadi DCS ke KPU. "Kami ingin memastikan semua caleg memiliki kualitas yang baik karena kami ingin menang," ujar Ketua Umum DPP Partai Gerindra Suhardi, di Jakarta, Kamis (18/4).

Suhardi mengatakan, pendaftar caleg untuk Pemilu 2014 jauh lebih banyak dibanding pada Pemilu 2009, sehingga hal tersebut menjadi tantangan baru bagi pengurus partai untuk memilih caleg yang paling baik.

"Kalau dulu untuk tujuh kursi yang daftar hanya dua, sekarang yang daftar 274. Ini tantangan yang lebih baik tentunya sehingga kami bisa mencari yang terbaik dari yang baik," ucapnya.

Rencananya, Gerindra akan menyerahkan DCS ke KPU pada hari terakhir, Senin (22/4), agar memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan berbagai hal terkait pencalegan tersebut.

Sementara itu, tujuh tokoh masyarakat Jawa Tengah telah mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jateng sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019. "Sejak pendaftaran dibuka pada Selasa (9/4) hingga hari ini telah ada tujuh tokoh masyarakat yang mendaftar sebagai calon DPD," kata anggota KPU Jateng, Nuswantoro Dwiwarno, di Semarang, Jateng, Kamis (18/4).

Ketujuh tokoh itu adalah Toto Dirgantara dari Kabupaten Banyumas, mantan Bupati Jepara Hendro Martojo, Heriyanto dari Kabupaten Temanggung, Jabir Alfaruqi selaku Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jateng, Sumaryoto kader PDI Perjuangan dari Kabupaten Wonogiri, GKR Ayu Koes Indriyah dari Surakarta, dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.

Sulistiyo mengaku maju kembali dalam pemilihan DPD karena masih ada agenda yang belum selesai pada periode sebelumnya dan mendapatkan dukungan sebanyak 3.424 orang yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

"Saya akan kembali memperjuangkan otonomi daerah dan kemandirian desa, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat," katanya ditemui di kantor KPU Jateng usai menyerahkan berkas pendaftaran.

Salah satu putri mendiang Sunan Paku Buwono XII, GKR Ayu Koes Indriyah, mengungkapkan alasan dirinya kembali mendaftar sebagai calon anggota DPD, yakni karena ingin memperjuangkan dan memajukan kesenian serta kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa.

"Saya juga prihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat Jateng yang belum sejahtera, padahal Jateng menjadi lumbung padi nomor tiga nasional," ujarnya.[]

sumber : www.suarakarya-online.com